Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR sejumlah BUMN Karya dan Jasa Marga di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (11/7/2025). Foto: Jaka/vel

PARLEMENTARIA, Surabaya - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mendorong semua proyek yang dikerjakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harus melibatkan UMKM dan pekerja lokal. Ia menyoroti pentingnya dampak nyata manfaat bagi masyarakat sekitar dalam pemerataan pertumbuhan dan ekonomi daerah.

“Yang penting dari segala proyek BUMN adalah harus memiliki dampak besar bagi perekonomian lokal. Kami mendorong belanja BUMN selalu melibatkan UMKM, pengusaha lokal, dan juga pekerja lokal,” ujar Adisatrya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR sejumlah BUMN Karya dan Jasa Marga di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (11/7/2025).

Lebih jauh, Politisi F-PDI Perjuangan ini menekankan, agar pekerja lokal bisa terserap, perlu diadakan pelatihan tenaga kerja lokal sebelum proyek dimulai, supaya kemampuan pekerja sesuai yang dibutuhkan dalam proyek tersebut. Untuk itu, waktu perencanaan dan pelaksanaan proyek  sudah disesuaikan untuk menyiapkan pekerja-pekerja lokal melalui pelatihan dan sertifikasi.

“Saya minta hangan hanya vendor dan pekerja dari pusat yang dilibatkan. Vendor dan tenaga kerja lokal harus diberi kesempatan, selama mereka mampu bisa dilibatkan, menurut saya Ini hanya soal keberpihakan,” tegas Adi.

Selain itu, Isu efisiensi dan tata kelola keuangan juga menjadi sorotan, Legislator Dapil Jateng VIII ini menegaskan agar pelaksanaan proyek dilakukan seefisien mungkin guna menghindari pemborosan dan potensi penyalahgunaan anggaran.

“Kami harap tidak mengulang kesalahan-kesalahan masa lalu. Banyak proyek BUMN karya yang bermasalah karena buruknya manajemen dan pelanggaran hukum. Ke depan, manajemen harus menjunjung tinggi prinsip good governance,” ucapnya.

Kunjungan Kerja ini merupakan bagian dari komitmen Komisi VI DPR RI dalam mengawasi pelaksanaan proyek strategis BUMN agar memberikan kontribusi nyata, tidak hanya terhadap pembangunan nasional tetapi juga pada penguatan ekonomi daerah. Proyek tol Probolinggo–Banyuwangi disebut telah menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih terdapat kendala dalam proses pembebasan lahan di ruas terakhir menuju Banyuwangi. Komisi VI DPR meminta agar proses tersebut dapat segera dipercepat. (jk/rdn)